Presiden Dorong Kerja Sama Pengusaha Besar dengan UMKM untuk Melewati Krisis Ekonomi

Joko Widodo Presiden mendorong para pengusaha nasional baik pengusaha besar mau pun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kompak menghadapi tantangan ekonomi global.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi pengusaha sangat penting supaya Indonesia bisa menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Senin (3/10/2022), pada acara Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Naik Kelas, di Jakarta.

“Kita semua harus kompak, semua harus bersinergi, dan harus memiliki perasaan yang sama karena tantangan ke depan tidak mudah. Perlu yang namanya Indonesia incorporated yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan secara konkret dan nyata,” ujarnya.

Jokowi mengingatkan jangan sampai ada perusahaan besar di satu daerah mendirikan pabrik yang kelihatan megah, tapi lingkungan sekitarnya miskin dan kumuh.

Makanya, Presiden minta setiap perusahaan melakukan pembinaan lingkungan.

“Bina lingkungan sangat penting,” tegasnya.

Kepala Negara mengambil contoh pendampingan petani jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) membuat impor jagung menurun signifikan.

Kalau sebelumnya impor jagung Indonesia mencapai 3,5 juta ton per tahun, berkat pendampingan dalam tujuh tahun berturut-turut impor semakin menurun hingga 800 ribu ton per tahun.

“Biasanya 1 hektare 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Ongkos produksi paling banyak Rp1.800-1.900, itu yang yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya bisa Rp3.800 per kilogram, itu untung sudah 100 persen. Tapi, jangan di jagung saja. Harusnya komoditas yang lain didampingi dengan pola yang sama, kalau jagung bisa mestinya padi, singkong, porang, kopi juga bisa, semua.” jelas Presiden.

Pada kesempatan itu, Arsjad Rasjid Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyebut gerakan yang diinisiasi pihaknya bertujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik swasta mau pun pemerintah untuk bekerja sama dengan UMKM.

Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan UMKM sebagai tulang punggungnya.

“KADIN percaya perusahaan swasta mau pun pemerintah berperan krusial dalam upaya memperkuat UMKM. Dengan adanya gerakan ini, perusahaan nantinya bisa menjalin kemitraan inklusif atau pendampingan melekat pada UMKM termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Arsjad menambahkan, perusahaan punya peran melakukan transfer pengetahuan, teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional mau pun ekspor.

Lebih lanjut, KADIN bersama beberapa kementerian menandatangani nota kesepahaman sebagai wujud nyata kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Nota kesepahaman tersebut mencakup Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kadin tentang Kemitraan Multipihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemudian, Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kadin tentang Kerja Sama Fasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selanjutnya, Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan KADIN tentang Kemitraan Multipihak dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menjelaskan, dalam nota kesepahaman tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa identifikasi, perencanaan, dan proyek percontohan di daerah-daerah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) seperti yang banyak diminta pelaku UMKM.

“Jumlah (KUR) tahun ini Rp373 triliun dan akan dinaikkan tahun depan Rp460 triliun sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Airlangga.(rid/ipg)